Foto: MPRJakarta -Anggota MPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyampaikan Sidang Tahunan MPR merupakan moment kebangsaan yang sangat penting. Dalam sidang tersebut ia berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan pidato yang benar-benar memberi makna mendalam kepada bangsa dan negara.
"Presiden dalam pidato, kita harap bisa memberi motivasi yang besar lengan berkuasa kepada rakyat perihal apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi pertarungan global," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/8/2019).
Dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR', yang digelar di Media Center Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Iskan menuturkan Presiden sebagai pemimpin harus bisa menyakinkan rakyat bahwa dirinya memiliki visi, misi, dan harapan besar.
Iskan menuturkan, Presiden harus bisa memberikan citra 30 tahun ke depan wajah bangsa ini. Ke depan, Tiongkok, India, dan Amerika, serta Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
Untuk itu lah, lanjut Iskan, Presiden harus memberikan visi-visinya kepada generasi milineal, lantaran mereka ialah pewaris bangsa dan negara.
"Mereka kini sudah bergelut dengan bisnis online," ungkapnya.
Dalam diskusi yang dihadiri ratusan wartawan itu, Iskan menyebut ada dua problem penting yang ketika ini dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Pertama, bagaimana mengkonsolidasikan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan. Iskan mengakui demokrasi dalam masa reformasi berkembang luar biasa.
"Sayang demokrasi yang berkembang ialah demokrasi struktural," ungkapnya.
Demokrasi yang ada menurutnya belum substantif. Untuk itu dirinya mengharap supaya demokrasi yang ada berupa demokrasi substantif yang bisa menghadirkan demokrasi yang mensejahterakan rakyat.
Diakui dalam abad sekarang, biaya politik sangat tinggi sampai-sampai ada anggapan untuk bisa menjadi anggota dewan perwakilan rakyat harus mengeluarkan biaya miliaran rupiah.
Hal demikian disebut tidak mendidik. Bagi Iskan yang benar ialah anggota dewan perwakilan rakyat terpilih lantaran wangsit dan gagasan.
"Jadi pemimpin itu ialah orang yang punya ide, pintar, bukan orang yang banyak duitnya," ucapnya.
Kedua, yang disebut Iskan adalah, menuntaskan hubungan antara nasionalisme dan agama (Islam). Kedua hal ini menurutnya harus menyatu.
Selama ini ada anggapan di masyarakat seperti jikalau orang Islam itu tidak nasionalis dan jikalau beliau nasionalis tidak Islam.
"Ini harus diselesaikan", tegasnya.
Untuk itu dirinya menegaskan kembali ketika pidato dalam ST MPR, Presiden harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita harus bangun menghadapi persaingan yang sangat besar.
Dalam kesempatan yang sama, Sektretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengakui fungsi MPR ketika ini tidak ibarat dahulu.
"Saat ini hanya melaksanakan ST dan Sosialisasi Empat Pilar," tuturnya.
Bila hanya demikian maka menurutnya kinerja MPR tak efektif. Saleh ingin MPR menjadi forum efektif dan berdaya guna.
Untuk itu dirinya mendorong terjadi penguatan pada forum itu. Cara untuk menguatkan MPR ditempuh dengan memgembalikan kewenangan MPR ibarat menciptakan GBHN.
Haluan negara diakui sangat penting meski ketika ini sudah ada UU RPJPMP. Diungkapkan bila bangsa ini tidak memakai GBHN maka arah pembangunan antarperiode Presiden menjadi tak akur.
Ia pun mencontohkan Presiden SBY memiliki visi dan misi pembangunan tersendiri. Pun demikian dalam abad pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam Periode pertama Presiden Joko Widodo besar-besaran membangun infrastruktur.
"Bila pembangunan dalam abad selanjutnya berubah maka akan menciptakan pembangunan tak berkesinambungan," tuturnya.
"Untuk itulah perlu ada GBHN sehingga pembangunan ada arah," tambahnya.
GBHN yang ada menurutnya memuat garis-garis besar pembangunan. Dengan mengoptimalkan kembali MPR, berdasarkan Saleh bisa dilakukan lagi dengan cara perlunya penegasan akan Ketetapan MPR.
"Ketetapan MPR perlu difungsikan kembali", paparnya.
Posisi Ketetapan MPR dalam tata peraturang perundangan yang berlaku di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas UU. Dengan menegaskan ketetapan maka arah agenda pembangunan dari pemerintah bisa dievaluasi.
"Menegaskan kembali fungsi ketetapan inilah maka keberadaan MPR akan menjadi optimal," tegasnya.
Langkah lain yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan MPR berdasarkan Saleh ialah memberi kewenangan pada MPR untuk menafsirkan UUD.
"Bila semua langkah-langkah tadi dilakukan maka ST MPR menjadi optimal," ujarnya.
Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Lely Arrianie, dalam kesempatan tersebut menyebut untuk mengoptimalkan ST MPR, langkah yang paling penting ialah mengoptimalkan lebih dahulu anggota dewan perwakilan rakyat dan DPD.
"Memberdayakan wakil rakyat lebih dahulu sehingga mereka tahu kiprah dan fungsinya," ucapnya.
Sumber detik.com
Posting Komentar