Foto ilustrasi (Rengga Sancaya/detikcom)Jakarta -Isu 'swasta bisa jalan masuk data penduduk' tengah disorot oleh Ombudsman. Pemerintah menjelaskan sudah ada 1.227 forum yang meneken kolaborasi untuk bisa mengakses data penduduk.
"Saat ini sudah ada 1.227 forum yang bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri, termasuk perusahaan swasta dan forum pemerintah," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah, kepada wartawan, Senin (22/7/2019).
Nama resmi jadwal in yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi Secara Online untuk mewujudkan Single Identity Number, disebut dengan jadwal 'Si Juwita'. Kerja sama sumbangan jalan masuk perusahaan biar bisa mengakses data penduduk ini sudah berjalan semenjak enam tahun silam.
Kemendagri meyakini jalan masuk data melalui kolaborasi menyerupai ini lebih kondusif ketimbang pemanfaatan data dari konsumen perusahaan secara langsung. Masyarakat yang menyerahkan data pribadi kependudukannya ke pelbagai institusi bisnis sampai klub olahraga tak bisa menjamin apakah data pribadinya itu akan diselewengkan atau tidak.
"Pemberian hak jalan masuk ini bisa mencegah fraud (penipuan), kejahatan pemalsuan data dan dokumen, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Zudan.
Sebelumnya, kolaborasi yang memungkinkan perusahaan swasta bisa mengakses data pribadi penduduk ini dikritisi oleh anggota Ombudsman, Alvin Lie Ling Piao. Alvin menilai kolaborasi tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yg dikelola Pemerintah? Di mana proteksi data pribadi WNRI?" sorot Lie via akun Twitternya, Sabtu (20/7).
Sumber detik.com
Posting Komentar