Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Foto: Twitter @jokowi)Jakarta -
Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan Indonesia membutuhkan pemerintahan "Dilan" di masa depan. Catatannya, bukan Dilan yang terkenal di film Dilan ibarat yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan. Dilan versi Jokowi ini yakni Digital Melayani.
Jokowi menyampaikan hal pertama di masa depan yang memerlukan reformasi yakni seluruh bidang pelayanan yang berbasis elektronik. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi digital. Sistem Dilan sanggup memangkas ruwetnya birokrasi dan membantu reformasi pelayanan publik dengan layanan berbasis internet. Sehingga proses lebih cepat dan transparan.
"Pemerintahan Digital Melayani dibutuhkan Indonesia ke depan alasannya yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan," ujar Jokowi dikala Debat Capres Keempat pada Sabtu (30/3/2019).
Menurut Jokowi, penerapan sistem Dilan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan reformasi tata kelola yang sederhana dan tidak bertele-tele.
Pernyataan Jokowi ini bukan hanya jargon kampanye semata. Semasa Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, Indonesia juga telah menerapkan teknologi untuk mempercepat birokrasi. Ada tiga agenda yang menjadi perwujudan Dilan di masa Jokowi.
Pertama, Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang sanggup dimanfaatkan untuk memulai bisnis atau menanamkan modal di Indonesia. Kemudahan OSS sanggup dirasakan oleh pemilik modal, pebisnis, atau investor dari aneka macam kalangan. Mulai per orangan hingga perusahaan dari perjuangan skala kecil hingga investor kelas kakap.
Selain itu, Kabinet Kerja juga terus mendorong penerapan sistem elektronik, baik untuk penyusunan anggaran (e-budgeting), pembuatan katalog (e-katalog), dan lelang pengadaan barang (e-procurement). Sistem elektronik di bidang pemerintahan ini menciptakan proses birokrasi menjadi lebih transparan dan cepat. Dalam pengadaan barang dan jasa sebagai contohnya, tender-tender dilakukan secara online dan alhasil sanggup diketahui oleh publik.
Sistem elektronik yang dimaksud juga mulai diberlakukan untuk seleksi calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (SSCN). Perekrutan melalui elektronik diyakini menutup celah penyimpangan dalam menyeleksi aparatur negara.
Digitalisasi dalam layanan pemerintahan ibarat yang diinisiasi oleh Jokowi sanggup mencegah praktik korupsi. Sebab, teknologi informasi sanggup mengurangi pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi koruptif.
Menjadi presiden dengan visi dan misi itu memang berat. Biar Jokowi saja yang jadi presiden lagi.
(-/-)
Posting Komentar