Foto: Mukhlis DinillahBandung -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi pendapatan orisinil kawasan (PAD) di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ia meminta seluruh kepala kawasan menciptakan sistem monitoring sejumlah potensi pendapatan aneka macam sektor.
Dorongan ini terimplementasi melalui penandatangan kolaborasi dengan seluruh kepala kawasan di Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/4/2019). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil turur hadir.
Selain itu, kepala kawasan di 27 kabupaten dan kota juga menandatangani nota kesepahaman tersebut.
Ia menuturkan pendapatan yang masuk melalui Bank BJB nantinya dimonitoring oleh pemda secara berkelanjutan. Sehingga, sambung dia, diharapkan pembuatan sistem terpadu secara online yang sanggup dilihat cukup dengan smartphone saja.
Ia mencontohkan Pemkot Makassar yang sudah menerapkan sistem tersebut. Kepala kawasan sanggup melihat secara real time pertembuhan pendapatan melalui sistem berbasis aplikasi.
"Ke depan semua pendapatan itu sanggup diawasi oleh kepala kawasan melalui sistem, bahkan di dalam handphonenya sanggup diawasi langsung. Setiap ketika berapa real time yang pertumbuhan yang ada," ungkap dia.
"Jadi kepala kawasan sanggup tahu dalam kepala kekayaannya berapa," menambahkan.
Menurutnya sejauh ini PAD di Jabar sudah cukup baik. Namun perlu optimalisasi lagi semoga potensi pendapatan sanggup didapatkan oleh daerah.
"Selama ini contohnya secara manual kemudian mungkin perhitungannya kurang sempurna dan pengawasannya juga mungkin kurang baik. Ada kawasan daerah tertentu yang harusnya sanggup menjadi pendapatan daerah, mungkin itu pantai, mungkin ada tempat gedung yang sanggup dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan kawasan tertentu," tutur Basaria.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan akan mengirimkan tim untuk mengadopsi sistem pengawasan yang sudah berjalan di Kota Makassar. Sehingga, ke depan optimalisasi pendapatan juga sanggup terwujud.
"Makassar yang sudah sangat baik. Praktis mudahan kita akan kirim Tim untuk mengakselerasi sehingga apa yang kita khawatirkan sanggup kita perbaiki dengan sebuah cara," ucap Emil sapaan Ridwan Kamil.
Emil mengakui dengan sistem tersebut nantinya mempersempit celah-celah korupsi. Banyak modus-modus korupsi yang menciptakan pendapatan kawasan belum optimal.
"Ada istilah buku satu buku dua buku tiga, bila istilah ibu Basaria membuktikan praktik-praktik korupsi itu dari sisi sikap bisnis masih ada dan berlangsung sehingga merugikan khususnya di pemerintah tingkat dua," kata Emil.
Sumber detik.com
Posting Komentar